Negaraberdaulat harus memiliki pemerintahan; Negara berdaulat harus mendapatkan pengakuan dari Negara lain; Poin keempat adalah poin yang penting. Sebab, pengakuan dari negara lain berarti juga mengakui eksistensi tiga poin lainnya. Baca Juga: Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dari Penyusunan hingga Dibaca Bung Karno. Setelah Indonesia Berkacapada sejarah Indonesia, Diplomasi memiliki fungsi besar terhadap yang dirasakan negara Indonesia saat ini. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Sjahrir untuk mendapatkan pengakuan internasional atas keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang dikenal dengan "Diplomasi Syahrir". DiplomasiIndonesia di kawasan pasifik berjalan dengan lancar. Tujuan diplomasi ini untuk isu separatisme papua adalah untuk meredam dukungan negara kawasan Pasifik Selatan untuk kemerdekaan Papua pada fotum Internasional yang dimana akan merusak citra Indonesia di mata dunia. PERANDIPLOMASI DALAM MEMENANGKAN PERANG UNTUK KEMERDEKAAN RI. Rabu, 02 Juni 2010 20.32 By diplomasi senin 1245. Nabila Putry Basalamah. 206000075. PENDAHULUAN. RI sesaat setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 terus mengadakan proses konsolidasi diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang selama masa penjajahan Jepang mengalami kekacauan yang Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Pernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Jakarta, IDN Times – Setiap awal tahun, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, menyampaikan pidato pernyataan pers tahunan. Untuk kedua kalinya, pernyataan disampaikan secara daring, mengingat situasi COVID-19. Lewat pidato awal tahun ini, Menlu Retno menyampaikan pencapaian Kemenlu selama 2021, dan prioritas diplomasi publik IDN Times memuat lengkap pernyataan pers tahunan yang disampaikan Menlu Retno pada Kamis 6 Januari 2022, di bawah iniSepanjang 2021, pandemik COVID-19 masih hidup bersama kita. Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi, yaitu varian Delta dan Omicron. Ditengah tantangan ini, ketimpangan vaksinasi masih cukup besar. Hingga pertengahan Desember 2021, Dirjen WHO menyebutkan bahwa, 41 negara belum memvaksinasi 10 persen populasi dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40 persen populasi sesuai target pandemik sangat dalam kita rasakan. Pandemik telah menggerus berbagai capaian SDGs terutama bagi negara berkembang. Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia jatuh kembali ke jurang kemiskinan dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan. Baca Juga Berburu Vaksin untuk Rakyat, Prioritas Diplomasi RI Selain pandemik, dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia; bencana alam; krisis pengungsi; perubahan iklim dan masih banyak lagi. Di tengah berbagai tantangan ini kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam. Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagi ASEAN untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya. Di saat yang sama, ASEAN juga dihadapkan pada krisis politik di Myanmar. ASEAN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta April 2021 untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya melalui “Five-Point Consensus” agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif. Soliditas ASEAN harus terus diperkuat. ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan Bapak hadirin sekalian, untuk dunia bisa pulih kesehatan menjadi agenda utama. Untuk itulah, diplomasi kesehatan merupakan prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia. Alhamdullillah menjelang akhir Desember 2021 Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin. Kelima terbesar di dunia setelah RRT, India, Amerika dan Brazil. Dari semua vaksin yang diterima Indonesia, lebih dari 20,15 persen berasal dari COVAX maupun dukungan dose-sharing negara 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO melakukan vaksinasi penuh terhadap 40 persen penduduknya. Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70 persen vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional. Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin. Di tengah segala kesulitan dan tantangan, sampai minggu ke-4 Desember 2021, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin sejumlah 811 juta dosis kepada 144 negara dan entitas. Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara tingkat kawasan, sebagai ketua badan sektor kerja sama kesehatan ASEAN untuk 2020-2021, Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemik dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pandemik COVID-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerja sama jangka panjang diperlukan termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan baik obatobatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan. Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, termasuk melalui CEPI. Di tingkat global, arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemik ke depan. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G-20. Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global bidang juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemik. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut. Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk. Sepanjang 2021, diplomasi ekonomi juga terus diperkuat. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Penting pula untuk ditekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk travel corridor arrangement TCA dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman. Saling-pengakuan sertifikat vaksinasi dan inter-opera-bilitas platform juga terus dijajagi. Pembahasan intensif sedang dilakukan dengan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hungaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni memperluas akses pasar serta promosi dan perlindungan Investasi antara lain dilakukan melaluiPernyataan Pers Awal Tahun Menlu RI, Retno Marsudi. dok. Kemlu RI Dimulainya perundingan CEPA dengan UAE dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan MERCOSUR dan FTA ASEAN-Kanada Kita juga berhasil menyelesaikan Perundingan Perjanjian Investasi Bilateral BIT dengan Swiss Mulai berlakunya CEPA Indonesia dengan EFTA, 1 November 2021 Selain itu kita juga menyelenggarakan sejumlah temu bisnis hybrid, seperti ➔ Indonesia-Latin America and the Caribbean INA-LAC Business Forum III dengan transaksi dan potensi bisnis Rp1,23 triliun; ➔ Indonesia-Central and Eastern Europe INA-CEE Business Forum 2021 dengan transaksi bisnis senilai Rp44 miliar. Indonesia juga berpartisipasi pada Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi saat kunjungan Presiden di UAE sebesar US$44,6 miliar dolar. Diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh strategic presence/outbound investment BUMN dan swasta Indonesia di luar negeri antara lain melalui program BUMN Go Global Kita juga memperkuat industri strategis Indonesia seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia maupun energi terbarukan Diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair-treatment bagi komoditas Indonesia termasuk kelapa sawit. Ketiga, diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau antara lain melalui Penyelenggaraan ASEAN Creative Economy Business Forum ACEBF dalam kerangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi kita lakukan bersama pelaku bisnis Inggris di sela pertemuan COP26 di Glasgow yang menghasilkan komitmen investasi US$ 9,29 miliar dolar Komitmen pendanaan proyek transisi energi dari Pemerintah Prancis senilai 500 juta Euro Di bidang diplomasi ekonomi, yang keempat, diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation di Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan virtual 2nd Pacific Exposition pada Oktober 2021 yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang dengan transaksi perdagangan senilai US$104 juta penguatan kerja sama pembangunan, melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat, yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda, India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zimbabwe dan Saint Vincent and the Grenadines. Dengan fokus kerja sama pada pemberdayaan perempuan, peningkatan digital literacy UMKM, pemanfaatan teknologi pertanian dan mitigasi dampak perubahan tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi global diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan Diplomasi ekonomi akan terus diperkuat antara lain melalui, pertama Penguatan akses produk industri strategis nasional seperti kesehatan, perkereta-apian, industri pertahanan, perkapalan ke kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika Kita juga akan menyelenggarakan Pacific Forum for Development guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri guna memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia Memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi, ekonomi hijau dan lestari Kemudian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA antara lain dengan UAE, Uni Eropa. Turki dan Chile Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan. Pandemik juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan WNI. Mesin pelindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri. Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tahun 2021, sebanyak 33 orang 26 WNI dan 7 WNA dievakuasi dari Kabul; lebih dari 73 ribu orang difasilitasi repatriasi termasuk Anak Buah Kapal ABK; hampir 240 ribu bantuan sembako disalurkan; 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati; 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan; lebih dari Rp79,3 miliar hak finansial diselamatkan; serta fasilitas pemberian vaksin bagi WNI diberikan di berbagai kawasan juga memperkuat sistem pelindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun norm setting di level multilateral. Untuk tahun 2022, dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan fokus Pertama, percepatan transformasi digital melalui Perkuatan Integrated Data Operating Centre IDOC untuk mengelola Big Data tentang pelindungan Integrasi Aplikasi Safe Travel dengan Aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemik. Pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024 Kedua, kita akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui Pembangunan Indonesian Seafarers' Corner di Busan, Korea Selatan. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di Perwakilan RI. Penguatan kapasitas diplomat responsif gender Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional melalui MoU integrasi sistem informasi antar Kementerian/Lembaga MoU Penempatan dan Pelindungan PMI Finalisasi Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut Memperkuat standar perlindungan pekerja migran dalam kerangka PBB. Menlu Retno Marsudi IDN Times/Teatrika Handiko Putri Para diplomat juga terus bekerja untuk memperkuat Diplomasi Kedaulatan, di mana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting. Di tahun 2021, 17 perundingan telah dijalankan yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan menarik untuk dicatat adalah jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebanyak 7 kali. Di tahun 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus batas maritim Dengan Malaysia, diharapkan Perjanjian Batas Laut Teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan dapat ditandatangani Dengan Palau, perundingan di tingkat Tim Teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial. Dengan Filipina, terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di Tingkat Teknis serta menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda. Dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan di tingkat Tim Teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE. Ibu Bapak, Perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982. Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara untuk batas darat di tahun 2022, prioritas akan diberikan antara lain Dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems OBP sektor Timur termasuk Pulau Sebatik. Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 dua Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini untuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Duta Besar Salman Al Farisi telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022-2024. Indonesia berharap IORA dapat berkontribusi membangun Samudra Hindia yang kuat yang berkontribusi bagi terciptanya kawasan IndoPasifik yang stabil, damai dan pelaksanan diplomasi di kawasan atau dunia saya ingin mulai dengan Afghanistan. Menjelang tutup tahun 2021, saya telah menghadiri Sidang Luar Biasa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin memburuk. Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil dan engagement Indonesia dengan Taliban Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Atas dorongan Indonesia sebuah Roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi. Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan bekerja sama dengan badan 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan termasuk melalui pemberian beasiswa Pendidikan. Baca Juga Ngobrol Seru Menlu Retno Soal Perempuan dan Perdamaian Ilustrasi satgas TNI yang bergabung di Pasukan Perdamaian PBB ANTARA FOTO/M. Agung RajasaKedua, mengenai peacekeeping mission. Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut. Saat ini, lebih dari personel Indonesia bertugas di delapan misi perdamaian adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, terbesar ke-7 di dunia, naik dari peringkat ke-8 selama tiga tahun terakhir. Persentase peacekeepers perempuan Indonesia, naik dari 5,9 persen pada tahun 2020, menjadi 6,7 persen pada tahun juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Perdamaian PBB. Indonesia menjadi salah satu Ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan bulan April 2021. Ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan rangka memajukan isu Women, Peace and Security, Indonesia bersama Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators telah menyelenggarakan Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators. Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alliances of Regional Women Mediator Networks pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil tahun 2022, Indonesia berkomitmen mengirimkan 5 lima Satuan Tugas militer dengan total 950 personel dan satu Satgas polisi dengan total 198 personel. Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project TPP.Ketiga, di bidang Hak Asasi Manusia HAM dan demokrasi. Sepanjang 2021, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina, Rohingya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis. Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan antara lain melalui Regional Conference on Business and Human Rights 2021 Second Regional Conference on Humanitarian Assistance ASEAN Human Rights Dialogue, yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu. Selain itu, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Bali Democracy Forum ke-14 di tahun 2021. Secretary Blinken dan State Councillor Wang Yi berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum tahun 2021. BDF adalah bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders. Untuk tahun 2022, di bidang HAM, Indonesia antara lain akan menyelenggarakan Regional Conversation on Human Rights dan Regional Seminar mengenai Anti-Penyiksaan serta Indonesia juga akan kembali menyampaikan Laporan Perkembangan implementasi Pemenuhan HAM-nya melalui Universal Periodic Review UPR Siklus mengenai ASEAN. Pada saat PPTM ini diselenggarakan sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di Myanmar. Jika situasi ini berlanjut tidak saja akan menggangu stabilitas dan keamanan di Myanmar namun juga ASEAN dan kawasan lebih luas. Dari sejak awal, Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi. Atas usul Presiden Indonesia, maka Pertemuan para Leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta April 2021 dan menghasilkan “Five-Point Consensus”. Sebagaimana saya sebutkan di awal PPTM ini “Five-Point Consensus” akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Selama belum ada kemajuan pelaksanaan “Five-Point Consensus” akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang political level representative dari Myanmar dalam pertemuan harus memegang teguh komitmen bersama tersebut. Safety and wellbeing rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia. Dalam konteks inilah, Indonesia telah berikan bantuan kemanusiaan. Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan pada bulan September 2021, sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan tahun 2022, Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik. ASEAN harus tetap relevan dan dapat merespons dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia. Dan ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkrit implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan negara mitra. Indonesia juga akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Community’s Post-2025 mengenai G20. Presidensi Indonesia di G20 telah mulai berjalan sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Tahun 2022, kerja diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan presidensi Indonesia di G-20. Inclusiveness merupakan ruh presidensi ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerja sama konkrit yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah, Presidensi Indonesia di G-20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global; transisi energi; dan transformasi Indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana disampaikan Presiden Widodo, Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 di lebih 150 penutup, saya ingin menyampaikan bahwa diplomasi akan terus bekerja dalam situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi. Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Disinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan. Disinilah ASEAN yang solid akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan termasuk di Afghanistan, untuk saudara-saudara Rohingya kita dan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina akan dilanjutkan. Indonesia akan menggunakan keketuaannya di G20 untuk memberikan kontribusi lebih dalam upaya dunia mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang dalam pemulihan kesehatan dan itu komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim akan terus diperkuat dengan terus memperhatikan pemenuhan target SDGs. Dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal. No One Left PPTM ini, ijinkan saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kami yang tinggi kepada mitra kerja Komisi I, media, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, pada saat penerimaan Presidensi G20 Indonesia, bulan Oktober tahun lalu di Roma “Upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia, pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara luar biasa terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.”Ibu Bapak, mari kita perkuat kerja sama, solidaritas, untuk dunia yang damai, stabil dan sejahtera. Recover Together, Recover Stronger. Baca Juga [LINIMASA-4] Perkembangan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Jakarta - Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menjalankan hubungan antara Indonesia dengan luar negeri atau yang biasa dikenal dengan diplomasi, dengan bantuan para diplomat yang bertugas. Lantas, apakah diplomasi dan diplomat itu? Mengutip Youtube Mofa Indonesia, Rabu 13/1/2021, diplomasi adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama dialog dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Begini Sejarah dan Fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sementara itu, banyak juga yang menyebutkan bahwa diplomasi adalah suatu bentuk seni. Dalam hal ini, seni yang dimaksud adalah seni bernegosiasi antar negara yang dapat berlangsung antara dua negara yaitu secara bilateral dan dengan banyak negara yaitu secara multilateral. Tujuan diplomasi adalah untuk menjalin mempererat dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik ekonomi budaya dan sosial. Sebelum adanya diplomasi, negara-negara menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang di bawah dalam hubungan dengan negara lain. Diplomasi muncul sebagai sebuah jawaban untuk mencapai suatu kesepakatan bersama diantara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Saksikan Video Pilihan di Bawah iniIsu Papua kembali diangkat dalam forum PBB, kali ini oleh Vanuatu yang telah lama bersimpati pada kelompok pro-kemerdekaan. Sementara pendukung kemerdekaan Benny Wenda menganggap pemerintah Joko Widodo tidak konsisten, karena mendukung kemerdekaan Pa...Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah menjalankan praktik diplomasi, diplomat lah yang bertugas untuk mengerjakannya. Secara umum, diplomat merupakan seseorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negaranya di negara lain maupun di organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada konvensi Wina tahun 1961, yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik dan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Diplomat Indonesia memiliki 5 fungsi utama. Pertama, diplomat sebagai perwakilan. Tugas diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional negara dalam kebijakan luar negeri. Kedua, mempromosikan dan bertugas membangun citra positif Indonesia di mata dunia dan mendorong kesempatan bisnis dan sosial budaya Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Ketiga, diplomat sebagai negosiator. Dalam hal ini, diplomat berarti harus mampu berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi dan Indonesia mendapatkan manfaat dari interaksi internasional. Keempat adalah melaporkan. Diplomat wajib melaporkan kebijakan luar negeri Indonesia dan memastikan penyebaran informasi berjalan dengan lancar antara pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri. Kelima adalah untuk melindungi. Deplomat juga bertugas untuk memastikan kepentingan Indonesia, termasuk warga negaranya di luar negeri terjaga dan terjamin. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. - Diplomasi adalah metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku dalam hubungan internasional melalui dialog atau negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan suatu negara. Penggunaan kata "diplomasi" dimulai pada akhir abad ke-16, kasus pertama terjadi di Inggris pada 2017, ada 8 jenis diplomasi yang dikenal dalam hubungan internasional, yaitu Baca juga Definisi dan Sejarah Diplomasi Dunia 1. Diplomasi politik pasifikasi politic of pacification Inti dari diplomasi politik ini adalah pasifikasi, yaitu keengganan untuk memperparah atau menyulut kontradiksi yang ada antarnegara yang terlibat dalam masalah. Diplomasi jenis ini mengandaikan berbagai konsesi untuk pihak yang berlawanan pada masalah yang tidak signifikan dan tidak dari diplomasi pasifikasi ini adalah langkah Inggris dan Perancis pada malam Perang Dunia II, ketika mereka mencoba untuk melawan aspirasi agresif Adolf Hitler. 2. Diplomasi kapal perang gunboat diplomacy Inti dari diplomasi kapal perang adalah menunjukkan kekuatan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Dasar dari diplomasi kapal perang adalah pengakuan penuh atas legitimasi penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Tipe diplomasi kapal perang ini tidak seperti kebijakan klasik dengan permainannya yang kompleks, segala macam persatuan, prinsip, dan hubungan dengan mereka yang tidak mungkin menimbulkan kerusakan sederhana dan primitif. Baca juga Dubes RI Moskwa Jose Tavares Kunjungi Republik Tatarstan untuk Mempererat Diplomasi Ekonomi 3. Diplomasi dolar dollar diplomacy Jenis diplomasi ini menggunakan uang atau metode ekonomi untuk mencapai tujuan suatu negara, misalnya dana pinjaman. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Diary Diplomasi ini mencoba merekam praktik kebijakan atau politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan pertama Jokowi. Fokus dokumentasi ini adalah pada diplomasi multilateral. Diplomasi ini dianggap diabaikan di awal pemerintahan pertama Jokowi. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintahan baru memandang diplomasi multilateral tidak memberikan hasil nyata atau konkrit bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi multilateral dipandang hanya berkutat pada pembentukan aturan main bersama, kurang bermanfaat secara ekonomi, tidak membumi, dan lebih berorientasi pada membangun citra atau pencitraan. Akibatnya, diplomasi multilateral kurang menjadi perhatian, walaupun pandangan itu tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak menjalankan diplomasi multilateral sama sekali. Situasi seperti ini yang muncul pada tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi. Ibaratnya, diplomasi multilateral tetap berjalan di panggung belakang dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia. Hingga akhir 2019 atau awal 2020 sebelum pandemi menyebar ke berbagai negara, pemerintah Indonesia mampu membangun kepercayaan diri melalui diplomasi multilateral. Dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan bagi etnis Rohingya dan Palestina merdeka, misalnya, merupakan bukti bagi komitmen serius dalam mendorong inisiatif multilateral. Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK PBB, Ketua Forum Indian Ocean Rim Association IORA 2015-2017, dan tuan rumah sidang Interpol se-dunia 2016, dan berbagai organisasi multilateral lain telah menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai isu global. Indonesia juga membangun inisiatif multilateral sendiri untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis melalui pertemuan tahunan multilateral Bali Democracy Forum BDF. Pertemuan BDF diselenggarakan di Nusa Dua, kecuali 2017 diadakan di Banten. Berbagai pertemuan tingkat tinggi lain juga menjadi perhatian strategis bagi kepentingan Indonesia, seperti sidang tahunan Majelis Umum PBB, G20, APEC, dan forum-forum ASEAN. 1 2 3 4 Lihat Kebijakan Selengkapnya

tujuan diplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan